Ambon, -Suaratimurnews.com Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan daerah di tengah ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi bahan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan, dampak kekeringan berkepanjangan dan potensi kabut asap akibat karhutla perlu diantisipasi sejak dini. Langkah ini penting untuk mencegah kelangkaan bahan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Menurut Inawati, fenomena El Nino dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, sayuran, hingga ketersediaan pakan ternak.
Sementara itu, karhutla berpotensi merusak lahan pertanian dan mengganggu transportasi laut maupun udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan antarpulau di Maluku.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama.
Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati di Ambon, Rabu (21/10/2026).
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari memperkuat cadangan pangan daerah, menjaga kelancaran distribusi antarpulau, hingga mengendalikan harga komoditas strategis.
Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya, termasuk kesiapan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan. Pemerintah provinsi juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, serta instansi terkait untuk mengantisipasi hambatan pengiriman.
Selain itu, pemantauan harga pangan akan terus dilakukan. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Di tengah upaya menjaga stabilitas pangan, kenaikan harga dan kelangkaan cabai menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian pemerintah daerah.
Inawati mengungkapkan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku saat ini berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan (FDP), terutama komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan akibat musim panas berkepanjangan.
Berkurangnya pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, mendorong pemerintah mencari alternatif pasokan dari luar daerah.
“Jadi saat ini, kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai. Cabai lokal semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, sehingga komoditas ini akan didatangkan dari luar daerah,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan pasokan sekaligus menekan tekanan kenaikan harga cabai di pasar.
Selain mengamankan pasokan dari luar daerah, Pemprov Maluku juga mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung.
Pemanfaatan pangan lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat, terutama ketika produksi dan distribusi pangan menghadapi gangguan akibat perubahan iklim.
Di sisi lain, koordinasi lintas instansi juga diperkuat, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau titik panas (hotspot), kualitas udara, serta potensi dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Melalui berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov Maluku berharap cadangan pangan daerah tetap terjaga, distribusi bahan pokok berjalan lancar, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah ancaman kekeringan serta perubahan kondisi iklim.(*)
