Tual,-Suaratimurnews.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperluas akses pembiayaan, layanan tabungan, dan perlindungan pekerja bagi masyarakat Kepulauan Kei, khususnya nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya ini dilakukan melalui rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 guna mendorong penguatan ekonomi masyarakat di daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah peluncuran Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ohoi Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Jumat (16/10).
Program tersebut merupakan bagian dari upaya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tual untuk mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi setempat.
Pengembangan EKI di Ohoi Labetawi telah dimulai melalui tahap pra-inkubasi pada Februari 2026. Pada tahap ini, dilakukan survei tingkat inklusi keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merancang program yang sesuai dengan karakteristik ekonomi desa, terutama sektor perikanan dan usaha mikro.
Peluncuran program dilanjutkan dengan sosialisasi produk dan layanan jasa keuangan, business matching antara lembaga jasa keuangan dan masyarakat, serta aksi inklusi keuangan.
Pembiayaan hingga Perlindungan Pekerja
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah lembaga jasa keuangan turut menyediakan akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi masyarakat.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menyalurkan Kredit Usaha Mikro (KUM) Kreatif sekaligus memfasilitasi pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Pembukaan rekening SimPel juga dilakukan oleh PT BPR Modern Express. Adapun BPJS Ketenagakerjaan memberikan akses kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk memperluas perlindungan bagi pekerja.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut mencerminkan upaya perluasan inklusi keuangan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga mencakup penguatan budaya menabung sejak dini dan perlindungan sosial bagi pekerja.
Melalui akses tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara tepat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan menjaga keberlanjutan usaha.
Rangkaian kegiatan berlanjut pada Sabtu (17/10) melalui tahap inkubasi yang disertai bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual.
Kegiatan yang berlangsung dalam dua sesi tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas nelayan dan penguatan ekosistem usaha perikanan.
Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady mengatakan, Program EKI di Ohoi Labetawi diharapkan dapat memperluas akses keuangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Melalui Program EKI, kami berharap masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM di Ohoi Labetawi, semakin mudah mengakses produk dan layanan keuangan formal sesuai kebutuhannya.
Akses tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Haramain.
Menurutnya, penguatan ekosistem keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Bagi nelayan, pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan usaha dan mengembangkan kegiatan perikanan.
Sementara bagi pelaku UMKM, pemanfaatan layanan keuangan formal dapat mendukung keberlanjutan usaha sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis.
OJK Maluku pun terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan serta meningkatkan pemanfaatannya secara produktif. (*)
