Ambon, -Suaratimurnews.com DPRD Provinsi Maluku mendorong peningkatan porsi tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek LNG Abadi Blok Masela hingga mencapai 60 persen secara bertahap.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu perhatian DPRD seiring dimulainya pembangunan fisik proyek strategis nasional tersebut.
Ia mengatakan Komisi II akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Maluku dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional proyek, terutama dari wilayah yang terdampak langsung seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Menurut Irawadi, porsi tenaga kerja lokal tidak semestinya berhenti pada angka 30 persen. Ia mendorong peningkatan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 60 persen dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan industri.
“Artinya tahap demi tahap persentase tenaga kerja harus mencapai 60 persen. Itu harus ada keadilan bagi daerah terdampak penghasil, tetapi kalau 30 persen tidak ada keadilan,” ujar Irawadi dalam pertemuan bersama Gema MBD ndi ruang rapat paripurna Senin 5/10/2026.
Meski mendorong peningkatan porsi tenaga kerja lokal, Irawadi menegaskan kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
Menurut dia, untuk pekerjaan tertentu yang memiliki risiko tinggi, seperti operator alat berat, tenaga kerja tetap harus memenuhi standar kompetensi karena berkaitan dengan keselamatan dan kualitas pekerjaan.
“Kalau pekerjaan teknis seperti operator alat berat, tentu harus memiliki kompetensi dan sertifikasi. Itu tidak bisa diabaikan,” katanya.
Irawadi menilai pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan sumber daya manusia lokal karena proyek Blok Masela baru memasuki tahapan pembangunan fisik.
Pemerintah daerah, INPEX, kontraktor, dan perusahaan vendor diminta membuka informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja sejak awal. Dengan begitu, masyarakat dapat mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan proyek.
Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan bahwa tenaga kerja lokal menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan proyek Blok Masela.
Proyek LNG Abadi Blok Masela resmi memasuki pembangunan fisik pada 16 Juli 2026. Proyek strategis nasional tersebut memiliki nilai investasi sekitar US$20,9 miliar.
Berdasarkan studi Universitas Indonesia dan Universitas Pattimura, proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak masa konstruksi.
Besarnya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi peluang bagi masyarakat Maluku untuk memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan.
Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya juga mendorong penerapan zonasi tenaga kerja agar masyarakat dari wilayah yang terdampak langsung, khususnya KKT dan MBD, memperoleh kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proyek.
Namun, keterlibatan masyarakat lokal masih menjadi perhatian sejumlah pihak. GEMA MBD sebelumnya mempertanyakan mekanisme rekrutmen dan meminta peluang kerja dalam proyek Blok Masela diberikan secara transparan dan proporsional kepada masyarakat MBD.
DPRD Maluku kini mendorong pembahasan lebih lanjut melalui rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV bersama pemerintah daerah, INPEX, Dinas ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak vendor.
Pembahasan tersebut akan diarahkan pada kejelasan kebutuhan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, persyaratan kompetensi dan sertifikasi, hingga strategi meningkatkan porsi tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pengembangan Blok Masela.(ST01)
