Ambon,-Suaratimurnews.com Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) di Maluku kini tak lagi sekadar dipandang sebagai infrastruktur pendukung sektor transportasi. Moda transportasi ini dinilai telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, sekaligus penopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semmy Huwae saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan di Ambon, Selasa (8/9/2026).
FGD yang berlangsung sehari itu diikuti para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Maluku serta sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya ASDP, BPTD Maluku, dan Direktur Panca Karya. Forum tersebut membahas berbagai isu aktual sektor penyeberangan, termasuk evaluasi lintasan eksisting serta usulan lintasan baru untuk 2027.
Semmy mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat konektivitas antarpulau menjadi kebutuhan yang sangat fundamental.
“Maluku secara geografis adalah wilayah kepulauan. Karena itulah transportasi, khususnya angkutan sungai, danau dan penyeberangan, bukan lagi sekadar infrastruktur pendukung, tetapi menjadi urat nadi utama ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat,” kata Semmy.
Menurut dia, konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau menjadi kunci untuk mengurangi disparitas harga barang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Maluku.
“Konektivitas yang lancar, aman dan terjangkau adalah kunci utama bagi negeri beribu pulau ini untuk mengikis disparitas harga barang dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” ujarnya.
Keselamatan hingga Penyesuaian Tarif
Semmy menekankan, pengelolaan transportasi penyeberangan di Maluku harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, mulai dari pemenuhan standar keselamatan pelayaran, sinkronisasi usulan trayek perintis, kepatuhan terhadap regulasi, hingga penyesuaian tarif pelayanan.
Penyesuaian tarif, kata dia, juga perlu dilihat dalam konteks keberlangsungan operasional armada agar pelayanan transportasi penyeberangan tetap berjalan secara berkelanjutan.
Ia menilai FGD tersebut memiliki nilai strategis karena diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang visioner dan solutif.
“Saya berharap diskusi hari ini dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, transparan dan berbasis pada data riil lapangan,” tegasnya.
Rekomendasi Jangan Berhenti di Atas Kertas
Mantan Pj Bupati Maluku Tenggara itu menyebut terdapat sejumlah poin penting yang harus menjadi dasar arah kebijakan transportasi penyeberangan ke depan.
Pertama, prioritas terhadap keselamatan dan kualitas layanan. Kedua, penguatan konektivitas dan integrasi trayek. Ketiga, peningkatan sinergi antar-pemangku kepentingan agar pembangunan sektor transportasi dapat berjalan lebih selaras.
Semmy mengingatkan, hasil FGD harus dikawal hingga tahap implementasi.
“Usai diskusi tidak boleh berhenti di atas kertas. Tantangan riil di lapangan sedang menanti,” katanya.
Tantangan tersebut antara lain optimalisasi lintasan keperintisan, peningkatan kualitas layanan hingga modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat SDP, pemerintah daerah, BUMN hingga BUMD, untuk memperkuat kolaborasi.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan bisa memiliki perspektif yang kuat dalam semangat membangun negeri, memperkokoh sinergi dan mempertajam kolaborasi,” ujarnya.
Semmy berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat dikawal dan diterapkan secara nyata. Dengan begitu, penguatan transportasi penyeberangan diharapkan mampu membuka keterisolasian sejumlah wilayah sekaligus menekan disparitas harga barang di Maluku.
FGD tersebut kemudian ditutup oleh Kabid Penyeberangan, Maryos Dessy Parera, setelah menghasilkan sejumlah konsep strategis sebagai bahan tindak lanjut kebijakan sektor penyeberangan di Maluku.(*)
