Ambon,-Suaratimurnews.com Perjalanan dinas kepala daerah ke Jakarta kerap mendapat sorotan dan dianggap sebagian kalangan sebagai agenda seremonial yang minim hasil. Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Suanty Jhon Laipeny, menilai koordinasi dan diplomasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat justru menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Laipeny mengatakan kunjungan kerja ke Jakarta tidak hanya membahas persoalan transportasi laut, tetapi juga kebutuhan listrik masyarakat di wilayah 3T dan kawasan pegunungan.
“Bukan saja soal deviasi kapal perintis, tetapi kelistrikan bagi warga di wilayah 3T dan pegunungan juga menjadi perhatian serius kami di legislatif bersama eksekutif,” ujar Laipeny Jumat (21/8/2026).
Menurut dia, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat turut membuahkan alokasi anggaran sekitar Rp9 triliun dari PT PLN (Persero) untuk pengembangan sektor kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, pegunungan dan pulau-pulau terpencil.
Laipeny berharap kebijakan tersebut dapat mengakhiri ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sumber penerangan sederhana seperti lampu petromaks.
“Ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan lobi pemerintah daerah ke pusat memiliki hasil ketika diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di wilayah pegunungan Manusela dan sejumlah kawasan pesisir sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada 18 Agustus 2026.
Laipeny menilai respons pemerintah provinsi terhadap aspirasi tersebut menunjukkan upaya menghadirkan pelayanan negara hingga ke wilayah terpencil.
Dia juga meminta polemik mengenai efektivitas perjalanan dinas kepala daerah tidak semata-mata dilihat dari frekuensi kunjungan, tetapi dari hasil yang diperoleh dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Gubernur boleh berkantor di Ambon sebagai ibu kota provinsi, tetapi semangat kerjanya ada di wilayah pesisir 3T sebagai garda terdepan NKRI, serta di wilayah-wilayah pegunungan,” ujar dia.
Percepatan elektrifikasi di wilayah terpencil diharapkan tidak hanya meningkatkan akses penerangan bagi rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak terhadap pembangunan manusia.
Ketersediaan listrik dinilai dapat mendukung aktivitas usaha mikro, memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk kelistrikan dan transportasi, dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan diharapkan tidak lagi berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih merata bagi masyarakat di beranda Maluku dan Maluku Utara (*)
