Jakarta,-Suaratimurneuws.com Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh dukungan dari Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, untuk mempercepat transformasi sektor pertanian melalui pengembangan hilirisasi kelapa dan ubi kayu sebagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah kepulauan tersebut.
Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama tim ahli gubernur dengan Menteri Pertanian dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertanian menyetujui program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di sejumlah wilayah potensial, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Hendrik mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan komoditas unggulan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata Hendrik.
Menurutnya, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pemprov Maluku ingin mendorong masyarakat tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh keuntungan lebih besar melalui proses pengolahan.
Selain kelapa, Pemprov Maluku turut mempresentasikan proposal pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut dirancang secara terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.
Hendrik menilai Buru Selatan memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan ubi kayu dalam skala besar yang dapat menopang kebutuhan industri hilir.
“Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, proposal yang diajukan Pemprov Maluku mendapat respons positif dari Kementerian Pertanian. Bahkan, sejumlah usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian langsung mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti.
“Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” katanya.
Meski demikian, Hendrik mengakui pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau, persoalan konektivitas, permodalan, sarana-prasarana pertanian, hingga regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Ia menyebut sejumlah kawasan seperti Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar memiliki potensi lahan pertanian yang besar untuk dikembangkan.
“Namun tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Meski masih menghadapi berbagai kendala, Hendrik optimistis dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian dapat mempercepat realisasi program hilirisasi pertanian di Maluku.
“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” katanya.
Untuk memperkuat ekosistem hilirisasi, Pemprov Maluku juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, sektor swasta, dan investor. Hilirisasi pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku.
Program hilirisasi kelapa di empat kabupaten dan pengembangan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan,
Diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi ekonomi Maluku berbasis pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.(*)
