Ambon,-Suaratimurnews.com Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Muchlasin usai kegiatan serah terima jabatan Kepala OJK Provinsi Maluku di Kantor OJK Maluku kawasan Karpan Ambon, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, OJK bersama pemerintah daerah sepakat melanjutkan berbagai program kolaborasi yang sebelumnya telah dibangun oleh pejabat terdahulu, termasuk dalam mengawal pengembangan sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin melanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan OJK bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.
Karena itu, OJK bersama pemerintah daerah akan melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor prioritas yang akan dikembangkan, termasuk memperkuat program literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.
Muchlasin menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sekaligus perlindungan konsumen dan edukasi masyarakat.
“OJK memiliki tanggung jawab besar, mulai dari pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, hingga edukasi masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan maupun investasi ilegal di sektor jasa keuangan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa OJK terus memperkuat upaya pemberantasan investasi ilegal melalui satuan tugas khusus yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas di sektor jasa keuangan dengan aman dan terlindungi.
“Kami bersama aparat penegak hukum dan seluruh stakeholder terus menjaga masyarakat agar dapat menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan jauh lebih aman,” tandasnya.(ST01)
