Ambon, -Suaratimurnews.com Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menginisiasi pertemuan strategis bersama Gubernur Maluku dan jajaran teknis sektor infrastruktur menjelang pembahasan anggaran tahun 2027.
Pertemuan yang digelar di kediaman resmi Gubernur Maluku, Senin (27/4/2026), tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Balai BPJN, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Sarana Prasarana Strategis, serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku.
Dalam pengantarnya, Gubernur Maluku menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menilai forum koordinasi seperti ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Saadiah Uluputty mengatakan pertemuan ini merupakan langkah awal dalam memperkuat kesiapan Maluku menghadapi pembahasan APBN 2027.
“Saya mengapresiasi respons cepat Gubernur Maluku yang langsung memfasilitasi pertemuan ini, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama membahas kesiapan pembangunan,” ujar Saadiah.
Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini, khususnya dalam memenuhi berbagai kriteria kesiapan (readiness criteria) yang menjadi syarat utama dalam pengusulan program pembangunan di tingkat nasional.
Menurut dia, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting agar setiap usulan program dapat diproses secara optimal.
“Perlu ada kesamaan persepsi, sehingga program yang diusulkan benar-benar siap secara administratif maupun substansi,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, peserta juga mendengarkan paparan dari masing-masing kepala balai terkait program yang telah berjalan, sedang dilaksanakan, serta rencana ke depan. Sejumlah kendala di lapangan turut dibahas sebagai bahan evaluasi bersama.
Saadiah dan Gubernur Maluku sepakat bahwa sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah Maluku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari koordinasi berkelanjutan agar setiap program yang diusulkan dalam pembahasan anggaran 2027 dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)
