Ambon –Suaratimurnews.com Inflasi Provinsi Maluku tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Pada Maret 2026, Maluku justru mencatat deflasi sebesar 0,75 persen (month-to-month/mtm), berbalik arah dari Februari yang mengalami inflasi 0,58 persen.
Secara wilayah, deflasi terutama terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,40 persen (mtm) dan Kota Ambon sebesar 0,43 persen (mtm). Sementara itu, Kota Tual mencatat inflasi sebesar 0,37 persen (mtm), sehingga menahan deflasi lebih dalam.
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 3,40 persen. Angka ini masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, serta lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,97 persen dan sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 3,48 persen.ujar Plt Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dhita Aditya Nugraha dalam penjelasan pers Kamis (2/4/2026)
Deflasi pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Penurunan harga sejumlah komoditas perikanan menjadi faktor utama, di antaranya ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang.
Turunnya harga ikan didorong oleh kondisi cuaca laut yang relatif kondusif sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, intervensi pemerintah melalui penyediaan ikan beku dengan harga lebih murah turut membantu menjaga stabilitas harga di pasar.
Di sisi lain, penurunan harga emas di pasar global juga memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Plt Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dhita Aditya Nugraha menyebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, strategi pengendalian inflasi akan difokuskan pada penguatan empat pilar utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pemantauan rutin stok dan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga kepada masyarakat juga terus ditingkatkan guna menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil.(*)
