Ambon ,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan, terutama terkait infrastruktur sekolah dan distribusi tenaga guru yang dinilai belum merata.
Hal itu disampaikan Yan Zamora Noach dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin kemarin
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan di Maluku hingga kini masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurut dia, belum mampu menjawab seluruh kebutuhan di lapangan.
“Masih ada lebih dari 100 sekolah yang belum memiliki lahan sendiri. Ini menjadi kendala serius dalam pembangunan ruang kelas baru maupun laboratorium,” ujar Noach.
Menurutnya, selama ini program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan. Padahal, sekolah merupakan sarana utama dalam mencetak generasi masa depan.
Karena itu, Komisi IV DPRD Maluku mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah strategis, termasuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penyediaan lahan serta pembangunan fasilitas pendidikan.
Selain persoalan infrastruktur, Noach juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga guru. Ia menyebut masih terjadi penumpukan guru di Kota Ambon, sementara sejumlah daerah lain justru kekurangan tenaga pengajar.
“Kami menemukan masih banyak guru yang menumpuk di Ambon. Ini perlu ditertibkan dengan mengembalikan mereka ke daerah yang membutuhkan,” katanya.
Politisi dari PDIP Maluku ini menegaskan, pemerataan tenaga pendidik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku secara menyeluruh.
DPRD Maluku pun meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mengatasi persoalan infrastruktur sekolah dan distribusi guru, agar peningkatan kualitas pendidikan di daerah dapat berjalan optimal.(ST01)
