Ambon–Suaratimurnews.com Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membantah tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku menghamburkan anggaran dalam proses penertiban aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak.
Lewerissa menegaskan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan penertiban tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah yang sah dan telah melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pernyataan itu tidak berbasis data dan fakta. Anggaran yang digunakan adalah anggaran resmi dan merupakan bagian dari upaya penertiban aktivitas yang untuk pertama kalinya dilakukan,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan pers kepada wartawan di ruangan lantai 2 kantor gubernur Maluku Kamis (26/2/2026)
Menurut dia, langkah penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan, sekaligus meningkatkan transparansi tata kelola.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini juga tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Karena itu, tudingan pemborosan dinilai tidak berdasar.
“Kami sedang melakukan efisiensi. Pengelolaan pemerintah harus transparan,” ujarnya.
Lewerissa kembali menegaskan seluruh kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik secara berbasis data dan fakta agar penahaman publik tetap sehat dan konstruktif, terutama dalam isu-isu strategis seperti penataan aktivitas pertambangan di daerah.(ST01)
