Ambon,-Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr Anggia Ermarini, resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Provinsi Maluku yang digelar di ruang Banda Naira, Swiss-Belhotel, Rabu (3/12/2025).
Dalam sambutannya, Anggia menegaskan pentingnya Muswil sebagai ruang strategis untuk memperkuat proses kaderisasi sekaligus penyegaran struktur organisasi. Ia mengingatkan bahwa PKB sebagai partai besar dengan jaringan luas di legislatif dan eksekutif dituntut terus melahirkan kader berkualitas.
“Muswil ini sangat penting dan strategis bagi seluruh pengurus dan kader PKB di Maluku untuk meneguhkan kembali arah perjuangan partai,” ujar Anggia.
Anggia menambahkan, forum Muswil tidak hanya berfokus pada pergantian kepemimpinan, tetapi juga memperkuat konsolidasi partai dan merumuskan program strategis untuk mempertegas peran PKB dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia kembali mengingatkan visi PKB sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: mewujudkan masyarakat adil dan makmur lahir batin, serta membangun tatanan politik demokratis dan berakhlakul karimah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mewakili Gubernur Maluku dalam pembukaan Muswil tersebut. Membacakan sambutan gubernur, Kasrul menekankan perlunya terobosan besar untuk mempercepat pembangunan, termasuk mendorong pemerintah pusat menyetujui pinjaman daerah berskala besar.
Kasrul menyinggung keterbatasan fiskal Maluku sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah terluar. Padahal Maluku memiliki potensi sumber daya alam melimpah, seperti Blok Masela, Blok Satu Siti, serta cadangan pertambangan di Seram Barat dan Pulau Buru.
“Pasega dari Fraksi PKB datang menghadap minta pinjam Rp 1,5 triliun. Saya bilang itu sedikit. Tolong sampaikan ke Pak Gubernur, minta pinjam itu Rp 5 sampai Rp 10 triliun. Karena Maluku ini kaya raya,” ujar Kasrul disambut tawa peserta.
Ia juga menyinggung konsep pembangunan berbasis pulau (hubus pulau) yang telah lama dirancang para teknokrat, namun sering terkendala minimnya anggaran. Pinjaman daerah menurutnya bisa menjadi opsi yang harus diperjuangkan.
Kasrul turut mengingatkan agar Maluku belajar dari pengalaman daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara dalam tata kelola pertambangan.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Kasrul, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Muswil PKB sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan partai.
“PKB dituntut melahirkan kader teruji, berkarakter kuat, dan berkomitmen pada nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin serta keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika.”
Pemerintah daerah, lanjut Kasrul, berharap sinergi antara partai politik dan pemerintah semakin kuat dalam mendukung percepatan pembangunan Maluku menuju visi 2045.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menegaskan bahwa keputusan Muswil akan menjadi arah penting bagi kepengurusan PKB ke depan. Ia menyinggung tantangan fiskal nasional yang menurutnya belum berpihak pada daerah kepulauan.
Basri juga menyampaikan dialognya dengan Fraksi PKB terkait perjuangan anggaran untuk Maluku.
“Kalau pinjam Rp 1,5 triliun itu terlalu kecil. Maluku butuh perhatian besar karena potensi kita sangat kaya,” ujar Basri.
Ia menyebut dua blok migas, kekayaan kelautan, serta sektor pertambangan sebagai potensi ekonomi besar yang belum dioptimalkan. Jika dikelola serius, Basri yakin Maluku dapat berkembang sebagai daerah maju dan mandiri.
Basri juga mengapresiasi kehadiran tokoh agama, mahasiswa, LSM, pimpinan partai politik, hingga insan pers yang menurutnya menjadi energi positif bagi PKB dan publik Maluku.
“Insyaallah, jika pengelolaan berjalan baik, Maluku akan bangkit dan menjadi daerah mandiri serta sejahtera,” tutupnya.(ST02)
