Ambon,Suaratimurnews.com DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan rapat kerja daerah dan Rapat Koordinasi Fraksi . Mengangkat tema” Memperkokoh tiga pilar partai di Maluku menuju Desa Kuat Indonesia Maju dan Berdaulat.
Kegiatan rakerda ini dilaksankan dalam rangka mengkonsolidasikan Partai disemua DPC Partai, sayap dan Badan Partai PDIP Perjuangan Se – Provinsi Maluku.menuju pemilu 2024.
Rakernas II PDI Perjuangan, telah menetapkan strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong yang bertumpu pada kekuatan mesin partai, yang segera ditetapkan dalam peraturan partai.Ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar saat membuka Rapat kerja daerah (Rakerda) PDIP Maluku , di Fasifik Hotel ,Ambon Selasa 30/8/2022.
Menurutnya Rakernas II PDI Perjuangan, telah menetapkan strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong yang bertumpu pada kekuatan mesin partai, yang segera ditetapkan dalam peraturan partai.
Dia mengaku, Rakernas II partai juga merekomendasikan penyempurnaan sistem rekrutmen dan seleksi calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah.
Penyempurnaan kualitas kader dilakukan melalui seleksi calon berdasarkan psikotes , kaderisasi disekolah partai dan penugasan kader partai. Atas dasar hal tersebut proses penjaringan , penyaringan dan penetapan daftar calon anggota legislatif diseluruh tingkatan dimulai pada bulan agustus 2022.
Sementara itu Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku,Benhur G Watubun mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Murad Ismail menyampaikan permohonan maaf dari Dewan Pimpinan Daerah kepada kita semua, atas ketidak kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan karena beliau mengemban tugas negara menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dia menjelaskan Rakerda dan Rakor Fraksi PDIP Perjuangan merupakan acara yang penting ini sebagai bagian dari perintah konstitusi partai kita dan sebagai tindak lanjut daripada Rakernas yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 23 Juni tahun 2022 kemarin di hari ini kita telah melaksanakan agenda yang namanya rapat kerja daerah kedua.
Dia menyebutkan salah satu poin penting adalah kita mensosialisasi bersinergi dan memberi masukan berkonsolidasi, tentang pelaksanaan pemikiran kita untuk dilakukan dan kita bisa membuahkan sebagai sebuah hasil sebagaimana amanat dalam anggaran rumah tangga kita pasal 64 tentang pelaksanaan rapat kerja daerah..
“Oleh sebab itu kami mintakan kepada kita sekalian bahwa pelaksanaan rapat kerja daerah ini bukan saja karena kita melaksanakan tradisi politik di dalam PDI perjuangan, tetapi tentu berkolaborasi di hari ini untuk menyatukan pikiran dan pandangan kita. Partai telah meletakkan prinsip untuk melaksanakan agenda nasional mulai persiapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan baik pemilu nasional yaitu pemilu presiden dan legislatif maupun Pemilukada yang dilaksanakan pada bulan November.”ujarnya.
Selain itu kemarin kita sudah mulai melaksanakan kegiatan yang namanya rekrutmen calon anggota legislatif dan itu juga adalah hasil kesepakatan kita di dalam rapat kerja nasional yang berlangsung bulan Juli kemarin. Kami berharap dengan tema pelaksanaan kerja ini kita tentu memperkokoh tiga pilar eksekutif, legislatif dan struktur untuk menuju desa kuat Indonesia maju dan berdaulat.
Desa sebagai basis dari para perkebunan PDI perjuangan desa sebagai objek daripada pertarungan kita untuk memperoleh kekuatan dan memperoleh simpati dan sebagai bagian penting dalam kita merumuskan seluruh kebijakan-kebijakan karena itu haluan kita untuk merumuskan kebijakan ini adalah Pancasila.
Untuk itu pihaknya berharap dengan pelaksanaan rapat kerja ini, kita semua muaranya harus berdisiplin dan melaksanakan itu dengan baik. Kami percaya bahwa DPP yang datang pasti memiliki kekuatan yang tangguh dan akan berkontribusi menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada kita dan
Melalui kegiatan momentum politik yang ada di pusat, kita harus selaraskan untuk kita laksanakan di daerah.Rapat kerja di hari ini harus mengeksekusi atau mengekspresikan apa yang sudah menjadi kebijakan umum di tingkat pusat. Kita harus merumuskan kebijakan itu menjadi tindakan-tindakan yang nyata bagi daerah kita bagi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota.”ungkapnya.(ST01).
