Jakarta,- Komisi II DPRD Maluku mendukung kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan wujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan nasional, setelah mereka menemui Direktoran Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zainal diruang rapat kantor Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)Kementrian Kelautan dan Perikanan pada Jumat ,(15 /7/202 lalu.
Saat pertemuan tersebut Ketua Komisi II DPRD Maluku didampingi Wakil Ketua Temmy Oersepunny, Turaya Samal, Sekretaris Komisi Ruslan Hurasan, anggota Halimun Saulatu dan Yunus Serang, beserta staf komisi.
Ketua Komisi II Johan Lewerissa mengatakan kegiatan aspirasi yang kita sampaikan terutama tentang kebijakan perikanan terukur dengan penutupan wilayah pengolaan perikanan (WPP) 714 dan rencana penutupan sebagian wilayah pngolaan perikanan (WPP) 715 yang akan dijadikan wilayah spawning dan nursery groung.
Politisi partai Gerinda Maluku dapil Kota Ambon menjelaskan kebijakan rencana penutupan pelabuhan pantai dobo dan tidak dimasukan sebagai pelabuhan pengkapan pendaratan ikan yang ukuran kapan > 30 GT sebagai pengganti operasional pelabuhan perikana pantai dobo akan dialihkan ke pelabuhan benjina yang merupakan milik swasta.
Begitu juga persoalan menyangkut Perman Kpno 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikana negara republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan.
Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat sebagai mana Permen KP nomor 33 tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan,pemamntauan diatas kapan penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan , inspeksi , pengujian dan panandaan kapal perikanan, dan wujudkan Maluku sebagai Lumbung ikan Nasional, progres pembangunan perikanan terintergrasi didesa waai Maluku Tangah dapat direalisasikan.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian KKP Muhammad Zainal menyampaikan kami berupaya konsepkan WPP dalam pembagian dengan pemerintah daerah berapa buat kabupaten ,Provinsi maupun pusat.”ujarnya.
Menurutnya bagi nelayan kecil yang tidak masuk ke kapal besar, kita akan buat kampung nelayan,pada tahun ini ada 120 Kampung nelayan yang kita bangun di Maluku. jika nelayan yang ingin berusaha dengan kapal sendiri kita berdayakan, dengan memberikan bantuan alat tangkap, kapal dan sebagainya.
Selain itu kita juga akan latih mereka bagaimana mengelolah ikan, bagi mereka yang ingin berlalih ke kapal lebih besar kita utamakan tenaga-ABK dilokasi tersebut, akan dilatih untuk memperoleh sertifikasi sehingga memenuhi syarat.
Pihaknya mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan dari mulai skala kecil hingga besar. Kemudian menghadirkan lapangan kerja, hingga juga menjadi pendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
“KKP berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya laut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur melalui program terobosan kebijakan penangkapan terukur. Implementasi kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Maluku” ujanya
Dia menambahkan lumbung ikan nasional itu konsepnya bukan hanya bangun pelabuhan,namun operasioanl bidang teknik juga perlu disiapakan, untuk wujudkan Maluku sebagai Lumbung ikan nasional”ungkapnya(ST01).
